Asia Society Policy Institute

Untuk Proyek Luar Negeri:

Pemerintah Tiongkok harus:¹

• Meningkatkan pengungkapan informasi lingkungan untuk memperkokoh pengelolaan risiko untuk proyek BRI dan investasi luar negeri lain.

Kantor China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) tingkat Lokal harus:²

• Mengungkapkan risiko besar lingkungan dan sosial.

Pemodal harus:

• Menunjuk departemen dan/atau personel tersendiri untuk bertanggung jawab atas pengungkapan informasi terkait investasi luar negeri dan mengurus hubungan masyarakat.³ 
  • Menerbitkan laporan pembangunan berkelanjutan atau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) setahun atau setengah tahun sekali.⁴ 
  • Mengungkapkan informasi mengenai bagaimana dana dialokasikan untuk proyek dengan dampak lingkungan dan sosial yang besar. 
  • Meninjau undang-undang dan peraturan negara lokasi proyek mengenai pengungkapan informasi keuangan untuk memastikan ketaatan hukum.⁵ 
• Sejak tahap perencanaan pra-proyek untuk setiap proyeknya, berkomunikasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan “melalui berbagai cara efektif” untuk mengumpulkan saran dan opini pemangku kepentingan mengenai bagaimana mengelola risiko lingkungan dan sosial.⁶
  • Mengungkapkan informasi terkait risiko lingkungan dan sosial.⁷
• Bekerja sama dengan Pengembang dan Kontraktor untuk mengungkapkan nama setiap proyek, Investor utama, dan Kontraktor; jumlah pendanaan; dan penilaian dampak lingkungan (EIA) secara tepat waktu.⁸ 
• Bekerja sama dengan Pemerintah Tiongkok untuk memasukkan informasi lingkungan perusahaan dalam database informasi kredit keuangan, dan membagikan informasi untuk proses pengambilan keputusan terkait pinjaman dan investasi.⁹

Pengembang dan Kontraktor harus:

• Menunjuk personel tersendiri untuk bertanggung jawab atas pengungkapan informasi mengenai operasi dan keputusan perusahaan secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan sesuai kenyataan.¹⁰
• Menerbitkan laporan CSR atau keberlanjutan setahun atau setengah tahun sekali.¹¹  
  • Menerbitkan perkembangan terkini di situs web mereka, membagikan publikasi, dan terlibat dalam kegiatan komunikasi lain untuk meningkatkan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial.¹²
  • Mengungkapkan “unit peraturan tata kelola keberlanjutan dan perlindungan lingkungan” di situs web dan akun media sosial mereka.¹³
  • Merilis kebijakan, rencana, atau strategi untuk menghormati budaya dan warisan masyarakat setempat, terutama Masyarakat adat.¹⁴
  • Mengklarifikasi sikap mereka mengenai isu yang dianggap penting oleh masyarakat.¹⁵  
  • Menyediakan pelatihan untuk karyawan internal, Subkontraktor, dan rekan lain berdasarkan isu yang diangkat dan keputusan yang diambil dalam rapat dengan masyarakat dan pemangku kepentingan negara lokasi lain untuk memastikan diberikannya pesan yang konsisten.¹⁶ 
  • Mempublikasikan perubahan besar dalam sistem tata kelola keberlanjutan mereka di situs web dan akun media sosial mereka.
  • Lihat Pengawasan dan Pelaporan Proyek untuk informasi lebih lanjut mengenai penyusunan laporan berkala.
• Pada awal tahap perencanaan pra-proyek, merilis informasi mengenai pembayaran kepada Pemerintah Negara Setempat.¹⁷
• Membuat mekanisme khusus untuk pengungkapan informasi keberlanjutan kepada Orang Terdampak dan pemangku kepentingan utama lain.¹⁸ 
  • Segera mengungkapkan informasi mengenai rencana, keputusan, dan aktivitas proyek dengan potensi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang besar, serta tindakan penanggulangan untuk mengurangi risiko terhadap masyarakat setempat, pemangku kepentingan pihak ketiga lain, dan kantor pusat mereka di Tiongkok.¹⁹
  • Mendokumentasikan dan mengomunikasikan dengan jelas dan tegas “pesan inti keterlibatan masyarakat” termasuk tetapi tidak terbatas pada pemangku kepentingan terkait, posisi perusahaan, isu penting, dan tujuan komunikasi.²⁰
  • Mengungkapkan informasi yang hendak mereka bagikan dengan masyarakat, seperti manfaat setiap proyek untuk masyarakat setempat atau peraturan untuk diikuti oleh anggota masyarakat.²¹
  • Mengungkapkan informasi yang dianggap penting oleh masyarakat, seperti dampak negatif proyek yang diajukan, dan rencana mengenai ganti rugi, pemukiman kembali, pemulihan mata pencaharian, dan pengawasan.²² 
  • Meninjau undang-undang dan peraturan negara lokasi proyek mengenai pengungkapan informasi, dan mengawasi dengan kekat implementasi praktik mereka sendiri untuk memastikan kepatuhan hukum sepenuhnya.²³
• Secara proaktif melaporkan risiko lingkungan dan sosial melalui situs web dan akun media sosial mereka selama tahap implementasi dan operasi proyek.²⁴
• Membagikan informasi mengenai kinerja etika, sosial, dan lingkungan perusahaan untuk proyek tertentu dengan cara yang tepat dan berarti bagai Orang Terdampak dan pemangku kepentingan utama lain.²⁵
• Segera mempublikasikan “kecelakaan polusi” melalui situs web dan akun media sosial mereka.²⁶

Pemodal, Pengembang, dan Kontraktor harus: 

• Mengungkapkan informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) setiap tahun kepada Global Reporting Initiative (GRI).²⁷
• Terus meningkatkan pengungkapan informasi lingkungan.²⁸ 

Untuk Proyek Domestik di Tiongkok:

Pemerintah Tiongkok harus:

• Mengungkapkan detail mengenai persetujuan dan implementasi proyek konstruksi besar, serta informasi pemerintah lain yang memenuhi kriteria berikut:²⁹
  • Melibatkan kepentingan besar masyarakat dan organisasi setempat.
  • Harus diketahui publik atau memungkinkan partisipasi mereka.
  • Menunjukkan struktur, fungsi, prosedur kerja, dan hal-hal lain terkait setiap dinas administratif.
  • Harus diungkapkan berdasarkan inisiatif dinas administratif sendiri menurut undang-undang, peraturan, dan ketentuan. 

Pemerintah Sub-nasional harus:

• Mengungkapkan informasi seperti:³⁰ 
  • Hal-hal penting dan mendasar dalam konstruksi dan pengelolaan.
  • Informasi mengenai pendirian lembaga sosial dan kepentingan publik.
  • Informasi mengenai pembebasan atau perampasan lahan, penghancuran hunian, dan pemukiman kembali.

Departemen Perlindungan Lingkungan Tiongkok harus: ³¹

• Secara proaktif mengungkapkan informasi seperti:
  • Undang-undang, regulasi, peraturan, standar, dan rencana perlindungan lingkungan.
  • Statistik lingkungan dan informasi investigasi lingkungan.
  • Rencana tanggap darurat dan prakiraan terkait.
  • Kedaruratan lingkungan besar.
  • Target dan penilaian polusi.
  • Biaya yang dikenakan kepada Pengembang dan Kontraktor pelepasan polutan. 
  • Daftar Pengembang dan Kontraktor yang telah membuang polutan melampaui standar lingkungan atau telah bertanggung jawab atas insiden polusi lingkungan yang parah dan berskala besar.
  • Hasil inspeksi dan persetujuan atas proyek perlindungan lingkungan.
• Mengoordinasikan dan menilai pengungkapan informasi lingkungan mereka. 
• Lihat Pengungkapan Versi Draf dan Versi Akhir ESIA dan ESMP, Pengawasan dan Pelaporan Proyek, dan Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) untuk informasi lebih lanjut mengenai pengungkapan dokumen terkait proses ESIA.

Pengembang dan Kontraktor harus: 

• Secara sukarela mengungkapkan informasi seperti:
  • Prinsip, target, dan hasil lingkungan.
  • Investasi untuk perlindungan lingkungan.
  • Jenis, jumlah, toksisitas, dan tujuan polutan yang dibuang.
  • Adanya fasilitas perlindungan lingkungan untuk konstruksi dan operasi.
  • Pengelolaan bahan limbah.
  • Perjanjian dengan Departemen Perlindungan Lingkungan untuk meningkatkan perilaku lingkungan.³²

Pemodal harus:

• Sesegera mungkin mengungkapkan informasi mengenai perjanjian akhir untuk proyek yang diajukan di situs web dan akun media sosial mereka dalam bahasa Mandarin, Inggris dan dialek(-dialek) dan bahasa(-bahasa) lokal, termasuk bahasa adat dan minoritas.

Pemodal, Pengembang, dan Kontraktor harus:

• Menjawab permintaan pemangku kepentingan untuk mengungkapkan informasi terkait proyek selama siklus hidup proyek. 
  • Apabila informasi yang diminta tidak dapat diungkapkan, memberikan penjelasan tertulis mengenai alasan(-alasan) mengapa informasi tersebut tidak dapat diungkapkan.
  • Memberikan pilihan bagi Orang Terdampak dan pemangku kepentingan utama lain untuk mengajukan keberatan terkait penolakan pengungkapan. Lihat Pembuatan dan Pemeliharaan Mekanisme Penanganan Keluhan untuk informasi lebih lanjut mengenai proses keberatan.
• Pada awal tahap perencanaan pra-proyek, bekerja sama dengan Petugas Pemerintah Nasional dan Sub-nasional dan CSO/NGO untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi spesifik pemangku kepentingan terkait kemampuan, literasi, gender, mobilitas, dan bahasa.
  • Bekerja dengan Juru Bahasa atau mempekerjakan staf yang fasih dalam dialek(-dialek) dan bahasa(-bahasa) lokal, termasuk bahasa Adat dan bahasa minoritas, untuk mengomunikasikan informasi proyek kepada masyarakat setempat. 
  • Menggunakan metode yang tepat untuk berkomunikasi dengan berbagai jenis pemangku kepentingan. Mempertimbangkan penggunaan bentuk komunikasi tidak tertulis untuk memudahkan pemahaman informasi ilmiah atau teknis.
  • Mempublikasikan informasi dasar melalui kanal media lokal.
  • Bekerja sama dengan CSO/NGO untuk melakukan penjangkauan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar, dekat, dan dalam lokasi proyek. 
  • Memposting informasi di situs web dan akun media sosial mereka dan di balai kota/kecamatan/desa/provinsi dalam bahasa Mandarin, Inggris, dan dialek(-dialek) dan bahasa(-bahasa) lokal.
  • Mengirimkan surat resmi kepada setiap keluarga yang menghuni atau menggunakan tanah di area pengaruh proyek untuk memberitahukan keberadaan proyek pada mereka. 
  • Apabila tersedia, berbicara di saluran radio lokal atau meninggalkan pesan di papan iklan komunitas.
• Sedini mungkin, mempublikasikan informasi mengenai: 
  • Nama, nilai, tujuan, sifat, dan skala setiap proyek yang diajukan.
  • Tempat lokasi(-lokasi) proyek dan wilayah sekitar di dalam area pengaruh proyek. 
  • Nama dan informasi kontak untuk Pemodal, Pengembang, Kontraktor, dan Subkontraktor.
  • Implementasi jadwal, yang menjelaskan durasi seluruh kegiatan yang diajukan.
  • Potensi risiko dan dampak dalam bentuk penilaian dampak lingkungan dan sosial (ESIA).
  • Tindakan mitigasi yang diajukan dalam bentuk rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMP). 
  • Proses partisipasi dan perundingan yang diajukan untuk pemangku kepentingan.
  • Proses yang diajukan untuk menentukan dan memberikan ganti rugi, pemukiman kembali, bantuan pemulihan mata pencaharian.
  • Waktu(-waktu) dan tempat(-tempat) untuk lokakarya, forum, perundingan, dan rapat lain yang bersifat terbuka.
  • Proses untuk memberitahukan rapat dan poin-poin penting rapat.
  • Proses untuk secara formal menyampaikan pertanyaan/kekhawatiran/keluhan dan mencari penyelesaian lewat mekanisme penanganan keluhan terkait.
  • Perjanjian penting dan dokumentasi proyek penting lain termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana pengadaan lahan dan pemukiman kembali (LARP), rencana pemulihan mata pencaharian (LRP), dan rencana Masyarakat adat (IPP). 
• Mengalokasikan cukup waktu untuk pembagian informasi, perundingan yang berarti dengan seluruh pemangku kepentingan, dan pengambilan keputusan tahap awal.
  • Memberikan cukup waktu pada masyarakat setempat untuk mempertimbangkan seluruh informasi tersebut, membahas pilihan mereka, dan memberikan umpan balik secara langsung atau anonim.
• Setelah rancangan proyek diselesaikan dan sebelum konstruksi dimulai, memasang, dan menjaga papan tanda mereka sendiri yang menyampaikan informasi mengenai keterlibatan Pemodal, Pengembang, Kontraktor, Subkontraktor, dan pemangku kepentingan dengan jelas dan mudah dipahami di seluruh area proyek dan sekitarnya.
• Mengungkapkan dan/atau memperbarui informasi proyek yang sudah diberikan sebelumnya dalam bahasa yang sesuai melalui saluran media lokal dan penjangkauan langsung, di situs web dan akun media sosial mereka, dan di balai kota/kecamatan/desa/provinsi segera setelah terjadi perubahan signifikan.

• Tinjau Pemangku Kepentingan untuk mengidentifikasi situs(-situs) web dan akun(-akun) media sosial yang dapat dikunjungi untuk informasi yang terkait dengan atau spesifik untuk proyek.
  • Gunakan alat interpretasi bahasa seperti Google Translate apabila situs web Pemangku Kepentingan (misalnya, Pemodal, Pengembang, Kontraktor, Pihak negara Tiongkok, CSO/NGO) tidak tersedia dalam bahasa ibu Anda. 
  • Situs web dan akun media sosial Pemodal, Pengembang, dan Kontraktor mungkin juga memuat rilis pers/berita mengenai proyek infrastruktur yang sedang berlangsung atau diajukan; catatan atau pemberitahuan mengenai peristiwa dan negosiasi terkait proyek; kebijakan mengenai pembangunan berkelanjutan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan/atau penilaian dan pengelolaan lingkungan dan sosial (ESAM); dan laporan mengenai dampak lingkungan dan sosial tertentu dari proyek, serta tindakan untuk mengelola risiko tersebut. 
  • Situs web dan akun media sosial Kementerian, Regulator, dan Kedutaan/Konsulat Tiongkok dan Pemerintah Negara Setempat mungkin juga memuat rilis pers/berita mengenai proyek infrastruktur yang sedang berlangsung atau diajukan; catatan atau pemberitahuan mengenai peristiwa dan negosiasi terkait proyek; kebijakan dan undang-undang dan kebijakan lokal Tiongkok mengenai pembangunan berkelanjutan, keterlibatan pemangku kepentingan dan/atau ESAM; dan laporan mengenai dampak lingkungan dan sosial tertentu dari proyek, serta tindakan untuk mengelola risiko tersebut. 
  • Situs web dan akun media sosial CSO/NGO dan Lembaga Penelitian/Think Tank mungkin juga memuat informasi mengenai proyek atau Pemodal, Pengembang, dan Kontraktor tertentu yang terlibat dalam proyek.
  • Situs web dan akun media sosial Kanal Media mungkin juga memuat artikel(-artikel) mengenai proyek atau Pemodal, Pengembang, dan Kontraktor tertentu yang terlibat dalam proyek.
• Hubungi Tokoh Masyarakat, CSO/NGO, Badan Otoritas Pemerintah Lokal, atau Kedutaan/Konsultat Tiongkok terdekat untuk mendapatkan bantuan menemukan informasi terkait proyek. 
• Apabila ada di antara informasi terkait proyek dan informasi mengenai Pemodal, Pengembang, dan Kontraktor tertentu tersebut tidak dapat ditemukan secara online, gunakan Pemangku Kepentingan atau mesin pencarian seperti Google untuk menemukan informasi kontak Pemodal, Pengembang, atau Kontraktor yang hendak Anda hubungi. 
  • Gunakan cara kontak yang ada untuk berkomunikasi dengan Pemodal, Pengembang, atau Kontraktor. Surat dan faks tertulis umumnya dianggap lebih formal dan lebih mungkin memicu tindakan internal, tetapi Anda juga dapat mengirim email atau pesan media sosial untuk menyampaikan pertanyaan, mengadukan kekhawatiran, atau meminta informasi tertentu. 
  • Apabila memungkinkan, kunjungi kantor Pemodal, Pengembang, atau Kontraktor di negara Anda.
• Apabila Anda tidak dapat menemukan informasi yang Anda cari, tinjau undang-undang dan peraturan mengenai pengungkapan informasi yang berlaku di negara Anda.
  • Apabila Pemodal, Pengembang, atau Kontraktor lalai mematuhi undang-undang dan peraturan lokal yang berlaku, laporkan pelanggaran ini kepada Asosiasi Industri atau Regulator terkait di Tiongkok. 
  • Pertimbangkan mengajukan keberatan atas:
    • Penolakan pengungkapan oleh Kontraktor (dan Subkontraktor) kepada Pengembang.
    • Penolakan pengungkapan kepada Pemodal, China International Contractors Association (CHINCA), Chinese Chamber of Commerce di negara Anda, dan Regulator Tiongkok; dan
    • Penolakan pengungkapan Pemodal kepada China Banking Association (CBA) atau Regulator Tiongkok.
• Lihat apakah ada papan tanda yang dipasang oleh Pemodal, Pengembang, Kontraktor, dan Pemerintah Negara Setempat di sekitar lokasi proyek atau di balai kota/kecamatan/desa/provinsi.
  • Gunakan ponsel atau kamera untuk mengambil foto papan tanda untuk dokumentasi Anda sendiri, terutama jika Anda tidak mengerti bahasa yang digunakan. 
  • Atau catat seluruh informasi yang disampaikan di papan tanda.

• Asian Development Bank (ADB), "Access to Information Policy," September 2018, View the PDF.
• Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Policy on Public Information," September 2018, View the PDF.
• International Finance Corporation (IFC), "Access to Information Policy," November 25, 2013, View the PDF.
• World Bank, "Bank Policy: Access to Information," July 1, 2015, View the PDF.

• World Bank, “ESS10: Stakeholder Engagement and Information Disclosure,” Guidance Note for Borrowers, Environmental & Social Framework for IPF Operations, June 2018, View the PDF.
• United Nations Development Programme (UNDP), “Supplemental Guidance: Disclosure of Project-related Social and Environmental Screenings, Assessments, and Management Plans,” May 2022, View the PDF.

¹ Ministry of Environmental Protection (MEP) (now Ministry of Ecology and Environment (MEE)), “The Belt and Road Ecological and Environmental Cooperation Plan,” May 2017.

² China Banking Regulatory Commission (CBRC) and China Insurance Regulatory Commission (CIRC) (now China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC)), “General Office of the China Banking Regulatory Commission Opinions on Green Credit Implementation,” 2013.

³ CBRC and CIRC, “Guidelines on Regulating the Banking Industry in Serving Enterprises’ Overseas Development and Strengthening Risk Control,” January 2017.

⁴ CBRC, “Key Performance Indicators of Green Credit Implementation,” 2014.

⁵ Ibid; CBRC and CIRC, “Notice of the China Banking Regulatory Commission on Issuing the Green Credit Guidelines,” February 2012.

⁶ CBRC, “Key Performance Indicators.”

⁷ CBRC and CIRC, “Guidelines on Regulating.”

⁸ Ibid.

⁹ People's Bank of China (PBOC), “Guidelines for Establishing the Green Financial System,” August 2016.

¹⁰ CBRC and CIRC, “Guidelines on Regulating.”

¹¹ China Chamber of Commerce Metals, Minerals and Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), “Guidelines for Social Responsibility in Outbound Mining Investments,” 2017.  

¹² China International Contractors Association (CHINCA), “Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors,” September 2012.  

¹³ CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure for Chinese International Contractors (SIG),” 2017.

¹⁴ CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

¹⁵ SynTao and CHINCA, “Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors-北京商道纵横信息科技有限责任公司,” 2021.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

¹⁸ CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure.”

¹⁹ CHINCA, “Draft Revisions to Guide on Social Responsibility for Chinese International Contractors,” July 2021; China-ASEAN Investment Cooperation Fund (CAF), “Social Responsibility and Environmental Protection Guidelines for Investments in the ASEAN Region,” 2014; State Forestry and Grassland Administration (SFGA), "Guidelines for Sustainable Silviculture for Chinese Companies Overseas," 2007; CCCMC et al., "Guidance for Sustainable Natural Rubber," 2017; CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

²⁰ SynTao and CHINCA, "Community Engagement Handbook."

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ CCCMC, “Outbound Mining Investments.”

²⁵ CCCMC, “Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains,” 2015.  The following policy references the disclosure of information about social responsibility and performance: National Development and Reform Commission (NDRC) et al., “Code of Conduct for the Operation of Overseas Investments by Private Enterprises,” December 2017.

²⁶ CHINCA and Dagong Global Credit Rating, “Guidelines of Sustainable Infrastructure.”

²⁷ Green Finance Committee (GFC) of China Society for Finance and Banking et al., “Environmental Risk Management Initiative for China’s Overseas Investment,” September 2017; "Global Reporting Initiative (GRI)," View the Website. 

²⁸ Green Finance Initiative & GFC, "Green Investment Principles (GIP) for the Belt and Road," November 2018; CBRC and CIRC, "Opinions on Green Credit."

²⁹ State Council, “Regulations on Open Government Information of the People's Republic of China,” January 2007.

³⁰ Ibid.

³¹ State Environmental Protection Administration of China (SEPA) (now MEE), “Measures on Open Environmental Information (Trial),” February 2007; MEP, “Notice on Further Strengthening the Disclosure of Environmental Protection Information,” October 2012.

³² SEPA, “Open Environmental Information.”

³³ International Best Practice is based on Asian Development Bank (ADB), "Safeguard Policy Statement," 2009; Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), "Environmental and Social Framework," 2021; AIIB, “Policy on Public Information,” September 2018; World Bank, "Environmental and Social Framework," 2018.